Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kegiatan Masyarakat » Yudi Latif: Demokrasi Indonesia Dimulai dengan Belajar Merdeka

Yudi Latif: Demokrasi Indonesia Dimulai dengan Belajar Merdeka

  • account_circle Editor@ldiiwonogiri
  • calendar_month Kam, 24 Agu 2023
  • visibility 2
  • comment 0 komentar

Jakarta (24/8). Visi kenegaraan dimulai dari merdeka, Prof. Yudi Latif, akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menyampaikan hal itu di Webinar Kebangsaan yang digelar DPP LDII, Jakarta (23/8).

Yudi menambahkan, merdeka dalam budaya, politik, dan ekonomi. Merdeka secara budaya menjadikan bangsa berkepribadian, merdeka politik berarti bangsa yang berdaulat, belajar merdeka ekonomi, berarti menjadi bangsa mandiri. Dengan visi kemerdekaan itu, maka berpolitik menjadi enabler transformasi sosial.

Pada seminar yang bertajuk “Revitalisasi Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu” itu, ia mengutip kalimat Soekarno, kemerdekaan membuat soal baru, peringatan itu menyediakan solusi, hanya ketidakmerdekaan jiwa-lah yang tidak bisa menyelesaikan masalah yang timbul. “Kita sudah merdeka, tapi jiwa kita masih dijajah, sehingga tidak bisa menyelesaikan persoalan yang timbul,” kata Yudi.

Hakikat demokrasi bukan memilih orang, tapi hakikat demokrasi adalah memilih kebijakan. Hal ini didasari justification of state, seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah memiliki persetujuan dari rakyat, baik langsung atau tidak langsung. “Eksekusi kebijakan itu ditunjuk dengan diundi, agar tidak ada penggalangan kekuasaan untuk eksekutif dan itu hanya dibatasi setiap tahun,” ujar Yudi.

Cara mengatasi distorsi antara voice of civil dan pilihan tidak tercampur, yakni transformasi politik yang kondisinya menyesuaikan kondisi bangsa saat itu. Yudi menyebut, seperti Indonesia sebagai bangsa majemuk dan pengalaman kebangsaannya yang baru.

Menurutnya, politik harus kongruen antara state building dan nation building, artinya segala macam tatanan kenegaraan harus sepadan dengan bangsa yang sudah eksis lama seperti Indonesia. “Para pendiri bangsa sejatinya sudah sejak awal mengantisipasi demokrasi yang bisa berdiri dengan kemajemukan,” ujarnya.

Demokrasi di negara barat ia mencontohkan, belum berhasil mengatasi masalah diversity, meskipun ekonomi politiknya bagus. Seperti di Amerika Serikat, India dan negara-negara Skandinavian misalnya, belum mampu menerima perbedaan sehingga masih ada konflik. Karena itu, demokrasi Indonesia tidak boleh hanya mempertimbangkan agregasi individu, kata Yudi. “Jika itu terjadi, hanya akan banyak kelompok marjinal yang tertinggal. Indonesia perlu sistem yang bisa menampung individual right, komunitas, seperti demokrasi musyawarah,” jelasnya.

Yudi menegaskan, yang seharusnya perlu ada perwakilan adalah golongan marjinal secara ekonomi, gender, agama, etnis dan golongan strategis yang punya usaha besar pembentukan Indonesia seperti cendekiawan, ulama, dan tokoh adat perlu ada perwakilan. “Bahkan itu bukan hanya di lembaga pusat, tapi masuk pada golongan kebawahnya,” katanya.

Selanjutnya, bangsa Indonesia juga mewarisi ekonomi pascakolonial yang ditandai dualisme ekonomi. Karena itu politik perlu mentransformasikan ekonomi rakyat bukan penjajah. Demokrasi juga punya tugas mengatasi kesenjangan sosial, mendistribusikan sosial yang menumbuhkan.

Upayanya dengan redistribusi keadilan secara harta dan opportunity menjadi akses yang bisa diberdayakan atau dimanfaatkan masyarakat. “Negara harus membuat regulasi untuk mengatasi kesenjangan, redistribusi, afirmasi, untuk mengatasi kesenjangan,” ucap Yudi.

Transformasi perlu jangka panjang berkelanjutan, tidak terus-menerus berubah. Jebakan ekonomi sekarang jebakan jangka pendek, setiap pemerintahan berganti maka kebijakan juga berganti. Ia mempertanyakan, bagaimana kontinuitas itu terjadi? Disinilah pentingnya haluan negara untuk menjaga kelanjutan pembangunan, hal itu yang perlu dilakukan revitalisasi demokrasi pascaepemilu. “Intinya harus merdeka jiwa dulu, jangan takut berbeda dengan demokrasi di negara lain,” katanya.

Selain Yudi, webinar yang merupakan bagian dari “Road to Rakernas LDII 2023” itu menghadirkan pula narasumber Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Senior Advisor Paramadina Public Policy Institute Abdul Malik Gismar, dan Ketua Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP LDII Ardito Bhinadi.

  • Penulis: Editor@ldiiwonogiri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPP LDII Gelar Pembahasan Program Kerja 2024 untuk Pengabdian Bangsa

    DPP LDII Gelar Pembahasan Program Kerja 2024 untuk Pengabdian Bangsa

    • calendar_month Sel, 19 Des 2023
    • account_circle Editor@ldiiwonogiri
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Surakarta (18/12). DPP LDII menyelenggarakan program kerja tahun 2024 pada Sabtu (16/12). Acara yang diadakan di Hotel Neo Gading Surakarta, Jawa Tengah, bertujuan untuk mengevaluasi kinerja organisasi pada 2023. Selanjutnya menetapkan langkah-langkah untuk memperkuat berbagai aspek pada delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya mengatakan, ada […]

  • LPOI dan LDII Ingatkan Jangan Termakan Isu yang Merusak Persaudaraan Umat Islam

    LPOI dan LDII Ingatkan Jangan Termakan Isu yang Merusak Persaudaraan Umat Islam

    • calendar_month Sab, 14 Jan 2023
    • account_circle Editor@ldiiwonogiri
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Jakarta (13/1). Sekretaris Jenderal Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) KH Imam Pituduh berkunjung ke kantor DPP LDII, Jakarta, pada Jumat (13/1). Dalam kesempatan itu, Imam menyatakan, umat Islam itu bersaudara sehingga tidak mudah dipecah belah oleh isu yang tidak mendasar. “Bersaudara itu, karena kita sama-sama satu tanah air, seiman, saudara sekemanusiaan. Persaudaraan itu tidak boleh […]

  • Kolaborasi LDII-Lemhanas: Merawat Nilai-nilai Kebangsaan

    Kolaborasi LDII-Lemhanas: Merawat Nilai-nilai Kebangsaan

    • calendar_month Rab, 12 Feb 2025
    • account_circle Editor@ldiiwonogiri
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Jakarta (12/2). Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai program strategis. Salah satu upaya tersebut terlihat dalam pertemuan antara pengurus DPP LDII dengan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas RI Mayjen TNI Rido Hermawan, 10/2. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan DPP LDII dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional […]

  • Peringati HPSN 2025, LDII Gaungkan Selesaikan Sampah dari Rumah

    Peringati HPSN 2025, LDII Gaungkan Selesaikan Sampah dari Rumah

    • calendar_month Sab, 22 Feb 2025
    • account_circle Editor@ldiiwonogiri
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta (21/2). Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap 21 Februari, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Tahun 2025, HPSN mengangkat tema “Kolaborasi untuk Indonesia Bersih” sebagai bagian untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Menurut data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah (SIPSN), timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 28,98 […]

  • Wabah PMK Merebak, DPP LDII Dorong Umat Islam Tetap Berkurban dengan Prinsip Kehati-hatian

    Wabah PMK Merebak, DPP LDII Dorong Umat Islam Tetap Berkurban dengan Prinsip Kehati-hatian

    • calendar_month Jum, 17 Jun 2022
    • account_circle Editor@ldiiwonogiri
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) yang melanda di Jawa, jangan sampai mengendurkan minat umat Islam untuk berkurban pada Idul Adha nanti. Pasalnya, dengan berkurban memiliki nilai ibadah yang tinggi, baik bagi individu maupun kemasyarakatan. Kurban memiliki multiplayer effect yang signifikan.

  • Ikuti Amanat Presiden Jokowi, DPP LDII Gelar Vaksin Massal

    Ikuti Amanat Presiden Jokowi, DPP LDII Gelar Vaksin Massal

    • calendar_month Sen, 14 Jun 2021
    • account_circle Editor@ldiiwonogiri
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Jakarta (14/6). Presiden Joko Widodo mengamanatkan kepada DPP LDII untuk menyukseskan program vaksin nasional. Salah satunya, dengan mengajak masyarakat melakukan vaksin. Hal tersebut disambut Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dengan menginisiasi pelaksanaan vaksinasi masal. Acara itu terlaksana berkat kerja sama antara DPP LDII, Dinas Kesehatan Provinisi DKI Jakarta, dan Ponpes Minhajurrosyiddin. “Amanat tersebut […]

expand_less