Pentingnya Moderasi Beragama: LDII Jateng Dan Pemerintah Sinergi Ciptakan Masyarakat Toleran

LDIIWONOGIRI, SEMARANG — Musyawarah Wilayah (MUSWIL) VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Jawa Tengah resmi dibuka oleh Pejabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, di Patra Semarang Hotel & Convention, Sabtu (25/1/2025).

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, H Haerudin, SH MH PJ Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara LDII dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi tantangan pembangunan daerah.

Tema MUSWIL kali ini, “Peningkatan Peran LDII sebagai Penggerak Moderasi Beragama di Era Disrupsi,” mencerminkan upaya bersama dalam mengatasi isu-isu besar yang dihadapi masyarakat, seperti radikalisme, ancaman narkoba, kemiskinan, dan pengangguran.

PJ Gubernur menegaskan bahwa untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kerjasama antar semua pihak, termasuk LDII, sangat diperlukan.

Beliau mengajak LDII untuk terus mengampanyekan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian, menghormati perbedaan, serta menyebarkan kasih sayang di tengah masyarakat.

“Kami mohon kepada LDII untuk terus mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan dapat menciptakan suasana yang aman serta toleran,” ujar PJ Gubernur.

Selain itu, PJ Gubernur juga mengapresiasi peran LDII dalam membangun masyarakat yang religius dan bermoral. Ia berharap LDII dapat berinovasi dalam memperkuat kinerja pengurus dan bersinergi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka diri untuk bekerja sama dalam berbagai program pembangunan daerah guna menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Ketua DPW LDII Jawa Tengah, Prof Singgih Tri Sulistiyono, dalam kesempatan yang sama, menekankan pentingnya LDII berada di garda terdepan dalam moderasi beragama untuk menghindari ekstrimisme dan konflik sosial.

Prof. Singgih juga menegaskan bahwa era disrupsi menuntut masyarakat untuk mengedepankan dialog konstruktif dan hidup berdampingan, selaras dengan semangat toleransi dan keberagaman.

Muswil ini juga mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kodam IV/Diponegoro.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dr Ponco Hartanto, SH, MH menyatakan bahwa moderasi beragama adalah kunci untuk mengatasi dampak negatif disrupsi digital yang dapat mengganggu toleransi antar umat beragama.

Pangdam Kodam IV/Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi, mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi.

“LDII Jateng diharapkan dapat terus mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama yang mengedepankan saling menghormati, mengasihi antar umat beragama, guna menciptakan situasi yang damai,” tegas Pangdam.

MUSWIL VIII ini menjadi momentum penting dalam menyusun program kerja yang sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan harapan dapat menghasilkan keputusan strategis yang mendukung pembangunan daerah serta memperkuat peran LDII dalam moderasi beragama dan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. KIM-DPD